Gak akan ada habisnya

Dulu si dia bilang menang pilpres.

Riuh hitung cepat, sang lawan juga mengklaim mereka lah yang menang.

Lantas si dia menunggu hasil resmi dari KPU dan bilang percaya dengan lembaga tersebut.

Setelah itu, wawancara dengan media asing, si dia bilang kalah bukan lah opsi (lho??)

Akhirnya KPU mengumumkan hasil perebutan kekuasaan.

Sang lawan mendapat kuasa memimpin negri.

 

Si dia menolak hasilnya.

Menyatakan mundur dari rekapitulasi katanya.

Membawa bawa nama Tuhan umat muslim pula..

 

Kini si dia mengajukan banding ke MK

Gugatannya diterima

Katanya banyak kecurangan rekapitulasi suara

 

Mari  kita lihat dan awasi saja

Namun jika..

Namun jika tidak berbeda putusan KPU dan MK

Yang mana Capres nomer urut dua pemenangnya..

Dan dia tidak dapat kuasa memimpin negara..

Semoga saja si dia menerima hasilnya

Karena kalau tidak..

Maka hal ini tidak akan ada habisnya..

 

Rima tambahan :

Si dia..

Mirip koba…

hahahahahaha

Iklan

Salah Asuh 32 Tahun

Bagai orang tua dan anaknya, begitulah perumpamaan pemerintah dan rakyat. Pemerintah berperan sebagai orang tua yang mengurusi, mendidik dan mementingkan kepentingan anaknya yaitu rakyat. Dalam masa pemerintahan orde lama, bagai orang tua yang baru memiliki anak, pemerintah masih berusaha sebisanya dalam menjaga dan masih meraba-raba bagaimana mengasuh anak,yang mempunyai potensi untuk maju ini, dalam hal filosofi dan penerapan hidup. Dilihat dari adanya beberapa ideologi yang masih bertarung untuk menjadi ideologi yang diterapkan di Indonesia, pemerintah masih kelabakan menanganinya dan pada akhirnya kita tetap pada koridor ideologi pancasila yang utama.

Setelah rusuh-rusuh tahun 65, hadirlah pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan soeharto. Dan di rezim inilah rakyat diasuh oleh orang yang salah. Salah dalam mengatur berbagai hal terutama hal-hal paling esensial dalam mengatur sebuah negara. Jika negara diibaratkan sebagai sebuah rumah, anak yang diumpamakan sebagai rakyat di ajarkan oleh orang tua bagaimana menjaga rumah ini dengan cara yang salah.

Dalam hal politik, rakyat tidak diberikan pendidikan politik yang baik. Bagaimana bisa rakyat mencerna kehidupan politik yang sehat kalau berlawanan pendapat saja digilas. Calon presiden tunggal selama 6 kali masa pemerintahan adalah contoh tidak baik dalam kompetisi politik. Pendidikan politik yang tidak baik selama 32 tahun inilah yang mengakibatkan rakyat tidak bisa mengurus negara dalam sistem perpolitikan yang bebas setelah reformasi.  Masih banyak rakyat Indonesia tidak tahu bagaimana memilih wakil rakyat yang baik dan masih saja politik uang terjadi. Hal ini karena selama 32 tahun soeharto berkuasa, dia tidak pernah mencontohkan bagaimana berpolitik yang sehat. Disaat negara-negara lain yang baru merdeka setelah PD II sedang belajar membangun negara, kita sedang dikekang oleh rezim yang berkuasa. Tidak heran saat negara lain sudah mapan secara politik kita masih wow dengan gubernur yang masuk gorong-gorong.

Selain itu saya menduga akar budaya korupsi salah satunya disebabkan oleh rezim soeharto. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencontohkan hal yang baik. Soeharto selama berkuasa 32 tahun diduga mengambil uang negara sebesar $35 miliar menurut Transparency International. Sungguh contoh buruk yang luar biasa. Akibatnya saat ini para pejabat-pejabat politik yang ada, baik itu di eksekutif maupun di legislatif  berlomba-lomba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun partainya. Jika orang tua mencontohkan hal yang buruk, maka anaknya pun yang suatu saat nanti ketika menjadi orang tua juga akan  bertingkah laku yang buruk pula.

Doktrinisasi yang dilakukan oleh rezim soeharto juga adalah suatu kesalahan. Untuk melenggangkan dirinya menuju kekuasaan, soeharto mengkambinghitamkan PKI dan komunisme. Rezim soeharto melarang komunisme sebagai sebuah ideologi. Memang menurut saya ideologi Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa ini, tapi di dalam pancasila pun ada unsur komunisme yaitu sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang pasti sila ke 5 tersebut tidak seekstrim keadilan sosial pada ideologi komunisme.

Akibat dari adanya doktrinisasi tentang bahaya komunis ini, masyarakat menjadi tidak paham apa itu arti komunisme. Komunisme tidak ada hubungannya dengan agama. Orang komunis bukanlah orang yang tidak beragama. Orang komunis bukanlah orang yang jahat. Ini hanya sebuah ideologi dan suharto memberikan doktrinisasi yang salah terhadap rakyat.

Hari ini, 21 Mei 2014, kita memperingati 16 tahun terbebas dari belenggu orang tua yang mengekang berbicara apa adanya. Terbebas dari doktrinisasi orang tua yang salah mendidik. Terlepas dari ketakutan akan perbedaan pendapat dan kita 16 tahun lalu  menjadi anak yang berubah menjadi orang tua yang kembali menata dan meraba-raba bagaimana mengasuh anak (dalam pengandaian ini adalah rakyat) yang sekarang menjadi terlalu liar dan bebas ini. 

Terbuai Oleh Citra Politik

Tahun ini adalah tahunnya pesta demokrasi. Tahunnya politik. Tahun dimana tempat kuasa tertinggi diperebutkan, yaitu presiden. Siapapun yg menjadi presiden jelas memiliki kekuasaan di negara ini dalam hal mengelola negara. Pemilihan presiden tersebut bersifat langsung. Rakyat dapat menentukan siapa presiden mereka melalui suara terbanyak. Hal ini mengharuskan masyarakat Indonesia harus mengenali siapa calon presiden yg benar benar terbaik bagi bangsa Indonesia. 

Sayangnya, dengan ratusan juta penduduk, pendidikan politik kita masih sangat kurang. Kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dilihat dari jumlah penduduknya. Dan hal itu justru dapat membuat masalah bagi bangsa kita jika kita tidak melek politik. Mengerti tentang politik adalah sebuah keharusan bagi setiap orang di Indonesia, terutama para pemilih di pemilu. Di bidang politik kebijakan kebijakan penting dibuat. Dan kebijakan itu jelas mempengaruhi orang banyak. Untuk itulah para pemimpin politik haruslah mementingkan kepentingan orang banyak. Dan tokoh-tokoh yg seperti itu harus dimengerti oleh para pemilih.

Menurut saya, pemilih di Indonesia cenderung memilih pemimpin politik berdasarkan citra . Untuk itulah  para calon pemimpin melakukan pencitraan. Baik dari pada saat ia bekerja atau lewat media massa. Hal yang baik jika pencitraan tersebut (pada saat ia bekerja, seperti blusukan) berdampak positif tidak hanya bagi citra pemimpin tersebut tapi juga yg terpenting berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sisi media massa, hal ini lah yang menggiring para pemilih memilih calon pemimpin. Para pemimpin melakukan pencitraan di media massa dan media massa lah yang menggiring opini pemilih.

Yang haruslah dilihat oleh para pemilih bukan lah citra. Jangan dibutakan oleh citra. Image memang luar biasa dampaknya, lihatlah bagaimana Obama bisa melenggang hingga menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Bagusnya Obama mampu membawa Amerika tetap berwibawa walau tidak stabil secara ekonomi. Namun di Indonesia pencitraan cenderung berdampak tidak baik. Dan sepertinya pemilih terlena oleh citra tersebut.

Saat ini haruslah kita belajar politik. Citra bukan hal utama. Liatlah rekam jejak calon pemimpin tersebut. Hal ini juga berlaku jika kita memilih wakil rakyat. Mereka yang terlihat hebat belum tentu punya rekam jejak yang baik. Mereka yang terlihat hebat belum tentu mempunyai kapabilitas dalam memimpin. Teliti. Lihat baik-baik jika ingin memilih calon pemimpin. Lihat hasil-hasil kerja mereka dulu. 

Kesalahan kita memilih pemimpin politik akan berdampak luas seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan bahkan menambah kemiskinan negara kita karena ingat.. Politik adalah tempat dimana kebijakan mengenai hajat orang banyak dibuat.